Siak Sri Indrapura – Dalam rangka peningkatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura mengikuti kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau secara virtual, Jumat (03/11).
Kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi ini disampaikan oleh Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Lilik Sujandi, Bc.I.P., S.I.P., M.Si. Merujuk hasil evaluasi Rencana Kerja Tahunan ( RKT) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Lilik Sujandi mengungkapkan bahwa pemenuhan data dukung RKT belum berjalan optimal. Masih banyak UPT di seluruh Indonesia yang belum mencapai target 100 persen.
"Masih ada waktu dua bulan kedepan bagi satker yang ada di Riau untuk mempersiapkan data dukung RKT ini’’ tegas Lilik, saat memberikan arahan dalam kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi yang berlangsung secara virtual, Jumat (03/11).
"Reformasi Birokrasi merupakan elemen capaian kinerja kita, jadi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, optimal, dan efesien," kata Lilik.
.jpeg)
Merespon sekaligus menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Johan Manurung, S.H., M.H menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berjalan cepat, tepat dan berdampak.
Sebagai langkah kongkret, Johan mengharapkan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) bisa tercapai optimal dan memadai. Kemudian ia juga memberikan kesempatan kepada satker untuk bertanya jika terdapat hal yang belum dimengerti terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi ini. Hal ini menjadi komitmen Korps Pengayoman Riau terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
#kanwilkemenkumhamriau
#rutansiak
#siaksriindrapura
Post a Comment