BERSAMA 28 SATKER PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI, RUTAN SIAK IKUTI MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN SERTA PENYAMPAIAN LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

Siak - Kanwil Kemenkumham Riau menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Penyampaian Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Bertempat pada ruang subseksi pengelolaan, operator pengelola keuangan Rutan Siak mengikuti kegiatan secara virtual, Senin (13/11).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir memimpin jalannya rapat didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa Dwi Putra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Ade Musvira serta Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran. Turut hadir pula secara virtual Pengelola Keuangan pada masing-masing satker di wilayah Riau.

 

Di kesempatannya, Kakanwil Riau mengingatkan kepada seluruh pengelola Keuangan di masing-masing Satker wilayah Kanwil Kemenkumham Riau untuk mengoptimalkan proses penyerapan Anggaran. “Saya ingatkan kepada pengelola keuangan untuk tidak menumpuk sisa anggaran terlalu besar, kalau bisa target Penyerapan Anggaran kita harus 100 persen, bukan 99 persen” sebut Budi Argap.

 

“Pengelola keuangan laporkan hari ini nanti, dimana sisa anggaran. Laporkan kepada ke satker. Jangan membuat kebijakan sendiri. PDN seharusnya sudah mendekati 80%. Saya ingatkan semua aplikasi terkait pengelola keuangan semua wajib diisi. sekali lagi saya ingatkan, minus juga membuat nilai IKPA kita jelek. Kami akan monitor pergerakan nya. Akan kami cross check lagi” sambung Kakanwil.

Pada kesempatan ini Kepala Divisi Administrasi menambahkan beberapa catatan sebagai tambahan bahan evaluasi seluruh peserta rapat. “Kita dalam perencanaan sudah ada, Anggaran kita habiskan tapi tetap harus Akuntabel. Administrasi harus jelas, jadi mudah-mudahan kedepan dari UPT terkait Perjalanan Dinas laporannya seminggu sudah clear. Mudah-mudahan kedepan lebih baik lagi” pesan Johan Manurung.