Pekanbaru – Dalam rangka
tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta
mitigasi atas potensi risiko agar tidak terjadi hambatan dalam pencapaian
tujuan dan kinerja, Rutan Siak menggikuti workshop Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan
oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Senin (27/03) bertempat di ruang serbaguna
Ismail Saleh.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau, Mhd. Jahari Sitepu dan diikuti oleh para Kepala Divisi, Pejabat
Struktural serta perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Pekanbaru. Kepala
Bagian Program dan Humas, Sabar Tarida Uli Gultom mengawali kegiatan dengan
menyampaikan laporan terkait pelaksanaan acara yang diagendakan akan
berlangsung selama dua hari, terhitung dari tanggal 27-28 Maret 2023. “Dengan
pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa
tersusunnya laporan SPIP, dokumen Menajemen Risiko serta penyelenggaraan SPIP
yang optimal pada setiap Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau,’
sebutnya.
Membuka kegiatan secara
resmi, Kakanwil menyampaikan harapannya agar setiap peserta dapat melakukan
pengendalian internal dan mitigasi risiko serta berkomitmen untuk menerapkan
manajemen risiko dan pengendalian SPIP di lingkungan kerja masing-masing.
“Jadikan semua yang didapatkan pada hari ini sebagai acuan dalam pengendalian
Interen organisasi dan sistem prosedur terkait penerapan manajemen resiko untuk
mitigasi potensi resiko yang dapat menggangu capaian kerja organisasi. Setelah
kegiatan ini selesai, Saya minta baik pada tingkat Kantor Wilayah maupun
tingkat Satuan Kerja yang ada di Wilyah Riau melaksankan kegiatan pengendalian
dan manajemen resiko yang dikoordinir oleh Ketua Satuan Tugas
SPIP dan Manjemen Resiko. Wajib hukumnya untuk menyelenggarakan SPIP dan
manajemen resiko. Saya harap penerapan SPIP dan manajemen resiko akan
menghasilkan efektivitas pelaporan dan kepatuhan di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau,” tegas Kakanwil.
Usai
pembukaan acara secara resmi, seluruh peserta mendapat bekal ilmu dari
narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bona P. Purba yang merupakan
perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.
Post a Comment