PENGUATAN WBK/WBBM OLEH KANWIL KUMHAM RIAU, RUTAN SIAK IKUTI KEGIATAN SECARA HYBRID
Pekanbaru – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023 dinyatakan dengan melakukan Pembentukan Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dengan mengusung tema “Wujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Pelayanan Publik yang Baik, Demi Kemenkumham yang Semakin PASTI dan Ber-AKHLAK”, Selasa (07/02).
Terpusat pada ruang serbaguna Ismail Saleh, Ketua dan Sekretaris pembangunan ZI Rutan Siak mengikuti kegiatan secara langsung. Sementara Karutan bersama tim kelompok kerja lainnya mengikuti kegiatan ini secara daring melalui zoom meeting.
“Sampai pada saat ini, jajaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terus berkomitmen dalam melaksanakan
arahan Presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang sederhana dengan memangkas
proses yang berbelit-belit dan menyapu bersih Korupsi dan Pungutan Liar. Dalam
hal ini, 9 dari 30 Satuan Kerja di Kemenkumham Riau telah berhasil membuktikan
komitmen tersebut dengan meraih predikat WBK dari KemenPAN-RB,” sebut Mhd.
Jahari Sitepu selaku Kepala Kantor Wilyah Kementerian Hukum dan HAM Riau saat
membuka kegiatan secara resmi.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwasanya seluruh satuan kerja Kemenkumham di
wilayah Riau wajib dan harus ikut secara aktif dalam mewujudkan Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada masing-masing UPT. Dianugerahi atau tidak
predikat WBK atau WBBM ini, itu masalah nanti. Yang penting niat, usaha, dan
keyakinan bersama harus kita bangun dalam melayani masyarakat dengan baik,
prima dan berkesan,” lanjut Kakanwil.
Lebih lanjut beliau juga berpesan agar melaksanakan pemerintahan yang bersih dan melayani dari hal-hal yang paling sederhana. “Bersihkan seluruh satuan kerja dari praktik KKN, mulai dari masalah parkir hingga pengurusan administratif. Saya tidak pernah main-main dalam menindak siapapun yang berkhianat dengan mencoreng nama baik Kemenkumham!’ tegas Jahari.
Untuk meningkatkan pemahaman para peserta
dalam membangun Zona Integritas, didapuk para narasumber yang ahli di
bidangnya, antara lain; Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau
Bambang Pratama, serta Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Wilayah II Ami
Amatunissa.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab demi
menyamakan persepsi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas sehingga
cita-cita bangsa dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dapat terwujud
nyata.
Post a Comment